Sebagaimana dikutip dari situs dpr.go.id, DPR RI dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II tahun 2022-2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis (15/12/2022). Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)…
Menurut KBBI, Kata “Legalisasi” artinya pengesahan (berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku). Sementara itu, menurut KBBI kata “Legalisir” disamakan artinya dengan Legalisasi. Tujuan dari legalisasi adalah membuat menjadi legal atau mengesahkan suatu dokumen/surat yang sebelumnya dibuat di bawah tangan (private deed). Kewenangan Notaris Melegalisir Dokumen. Peraktek legalisasi sangat dekat dengan dunia kenotariatan karena merupakan salah…
Bukan hanya peristiwa kelahiran yang perlu untuk dicatatkan peristiwanya dan kemudian diterbitkan Akta Kelahiran sebagai buktinya, tetapi peristiwa kematianpun juga perlu untuk dicatatkan pada suatu register khusus dan kemudian diterbitkan aktanya sebagaimana diatur pada pada Pasal 44 UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang terakhir diubah dengan UU No. 24/2013). Berikut kami sampaikan prosedur untuk…
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW), hibah diatur dalam Bab X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, Hibah dirumuskan sebagai berikut “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma memberikan harta atau benda dan tidak dapat ditarik kembali.”…
Kelahiran sebagai peristiwa hukum menimbulkan hak, kewajiban, dan hubungan hukum antara anak yang baru lahir tersebut dengan orangtua atau walinya. Sebagai suatu peristiwa hukum maka diperlukan adanya suatu dokumen hukum untuk membuktikan peristiwa yang terjadi tersebut. Terkait kelahiran, dokumen pembuktian yang dikeluarkan resmi oleh negara adalah “Kutipan Akta Kelahiran” atau yang lebih dikenal dengan nama…
Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hak sipil/privat di luar Hukum Pidana dan Hukum Administratif. Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW) mengatur mengenai orang/individu, kebendaan, perikatan, dan pembuktian & daluwarsa. Hukum perdata di Indonesia mempunyai beberapa sumber sehingga dapat dikatakan memiliki sifat yang plularistis. Plularisme tersebut terjadi karena adanya keanekaragaman di masyarakat…
Surat Keterangan Waris (SKW) adalah suatu bukti terkait dengan siapa saja yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal (Pewaris). Pada umumnya SKW digunakan untuk melakukan pemberesan terhadap harta peninggalan dari pewaris seperti pencairan tabungan, deposito, & asuransi, dan balik nama atas rumah (tanah dan/atau bangunan) Jenis SKW Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya pada…