Article
Penyesuaian Nomenklatur BPR/BPRS Sesuai UU PPSK
Sebagaimana dikutip dari situs dpr.go.id, DPR RI dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II tahun 2022-2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis (15/12/2022). Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)…
Mengenal Legalisasi, Waarmerking, Copy Colliatione, dan Fotocopy Sesuai Asli.
Menurut KBBI, Kata “Legalisasi” artinya pengesahan (berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku). Sementara itu, menurut KBBI kata “Legalisir” disamakan artinya dengan Legalisasi. Tujuan dari legalisasi adalah membuat menjadi legal atau mengesahkan suatu dokumen/surat yang sebelumnya dibuat di bawah tangan (private deed). Kewenangan Notaris Melegalisir Dokumen. Peraktek legalisasi sangat dekat dengan dunia kenotariatan karena merupakan salah…
Perpanjangan Masa Berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan merupakan milik sendiri. Sertipikat HGB (“SHGB”) memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun, lalu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Sesuai…
Prosedur Mengubah SHGB Menjadi SHM
Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang ada di Indonesia selain Sertipikat Hak Milik (SHM). Keduanya memiliki kekuatan yang sama di hadapan hukum sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun demikian SHM lebih diminati oleh masyarakat mengingat sertipikat tersebut berlaku tanpa jangka waktu,…
Estate Planning (Perencanaan Harta Warisan)
Pembahasan mengenai warisan di Indonesia selama ini masih bersifat kajian dari sisi hukum baik dari sisi teori, peraktek, maupun permasalahan yang timbul; Entah itu dari sisi hukum positif, hukum agama, atau hukum adat. Baru sedikit yang membahas warisan dari sisi perencanaan yang sebenarnya merupakan faktor penting dalam kelancaran proses peralihan harta dari almarhum (pemaris) ke…
Prosedur Mengurus Akta Kematian
Bukan hanya peristiwa kelahiran yang perlu untuk dicatatkan peristiwanya dan kemudian diterbitkan Akta Kelahiran sebagai buktinya, tetapi peristiwa kematianpun juga perlu untuk dicatatkan pada suatu register khusus dan kemudian diterbitkan aktanya sebagaimana diatur pada pada Pasal 44 UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang terakhir diubah dengan UU No. 24/2013). Berikut kami sampaikan prosedur untuk…